Oknum Kepsek SMPN 6 Samatellu Malas Kesekolah dan Diduga "Gelapkan" Dana BOS
KORANPANGKEP.CO.ID - Sejumlah orang tua Siswa dan Komite Sekolah serta guru SMPN 6 Satap Pulau Samatellu, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel, merasa kecewa dengan kinerja Kepala sekolahnya yang malas masuk, dan diduga dalam pengelolaan dana BOS tidak jelas.
Menurut ketua komite sekolah SMPN 6 Satap Pulau Samatellu, Tajuddin, oknum kepala sekolah SMPN 6 Satap Pulau Samatellu, selama 2 tahun menjabat dan dilantik bupati Pangkep H. Syamsuddin Hamid, baru 3 kali keluar kepulau tersebut melaksanakan tugasnya.
"Selama 2 tahun, baru 3 kali datang kesekolah, sehingga banyak tugas dan fungsi guru, bahkan hak-hak siswa di dana BOS menjadi terbengkalai karenanya" Ungkapnya, Selasa (8/9/2020)
Tajuddin menjelaskan selama ini oknum kepala sekolah tersebut bahkan juga memegang semua fungsi administrasi sekolah termasuk fungsi bendahara yang semestinya bersama dilakukan oleh bendahara namun uang dana BOS dan Bea Siswa dicairkan dan dipegang semua oleh sang kepala sekolah yang malas tersebut.
"Ibu Salma (Oknum Kepala Sekola), mencairkan Dana Bos dan Bea Siswa tanpa sepengetahuan Komite Sekolah dan Bendahara, Semua persuratan administrasi dan Stempel Komite Sekolah serta Bendahara dipegang olehnya, sehingga dia mudah mencairkannya" Paparnya.
Akibatnya kata Tajuddin, Dana BOS, Bea Siswa, dan gaji guru Honorer dan staf sekolah hingga saat ini belum diterima, dengan alasan belum cair, paahal faktanya oknum kepala sekolah tersebut sudah pencairan dana BOS sebanyak 2 kali dengan nominal Rp.80 juta, dan realisasinya hingga saat ini tidak jelas
"kami sudah cek di diknas kepala sekolah sudah mencairkan 2 kali dengan nominal 80 juta, kasihan mereka baik siswa guru honorer maupun staf honorer belum diberikan haknya sama sekali hingga saat ini" katanya.
Tajuddin pun berharap kiranya pihak-pihak berwenang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di SMPN 6 Satap Samatellu, mulai dari permasalahan Kepala sekolah yang malas, masalah Dana BOS, Masalah Bea Siswa, serta maslah jumlah tenaga pendidik dan staf disekolahnya yang hanya diisi oleh 2 PNS yakni Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, sementara guru dan staf hanya diisi oleh tenaga honorer saja.
"Enam lainnya staf dan tata usaha hanya honor, semua guru handal yang mau bekerja habis dipindah tugaskan ketempat lain, sehingga tugas persekolahan tidak efektif selama ini, saya minta pihak yang berwenang baik Diknas, maupun pak bupati dapat membantu menyelesaikan persoalan ini demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas di pulau kami ini" Pungkas Tajuddin.
(Bahrun Naim /ADM-KP)
Menurut ketua komite sekolah SMPN 6 Satap Pulau Samatellu, Tajuddin, oknum kepala sekolah SMPN 6 Satap Pulau Samatellu, selama 2 tahun menjabat dan dilantik bupati Pangkep H. Syamsuddin Hamid, baru 3 kali keluar kepulau tersebut melaksanakan tugasnya.
"Selama 2 tahun, baru 3 kali datang kesekolah, sehingga banyak tugas dan fungsi guru, bahkan hak-hak siswa di dana BOS menjadi terbengkalai karenanya" Ungkapnya, Selasa (8/9/2020)
Tajuddin menjelaskan selama ini oknum kepala sekolah tersebut bahkan juga memegang semua fungsi administrasi sekolah termasuk fungsi bendahara yang semestinya bersama dilakukan oleh bendahara namun uang dana BOS dan Bea Siswa dicairkan dan dipegang semua oleh sang kepala sekolah yang malas tersebut.
"Ibu Salma (Oknum Kepala Sekola), mencairkan Dana Bos dan Bea Siswa tanpa sepengetahuan Komite Sekolah dan Bendahara, Semua persuratan administrasi dan Stempel Komite Sekolah serta Bendahara dipegang olehnya, sehingga dia mudah mencairkannya" Paparnya.
Akibatnya kata Tajuddin, Dana BOS, Bea Siswa, dan gaji guru Honorer dan staf sekolah hingga saat ini belum diterima, dengan alasan belum cair, paahal faktanya oknum kepala sekolah tersebut sudah pencairan dana BOS sebanyak 2 kali dengan nominal Rp.80 juta, dan realisasinya hingga saat ini tidak jelas
"kami sudah cek di diknas kepala sekolah sudah mencairkan 2 kali dengan nominal 80 juta, kasihan mereka baik siswa guru honorer maupun staf honorer belum diberikan haknya sama sekali hingga saat ini" katanya.
Tajuddin pun berharap kiranya pihak-pihak berwenang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di SMPN 6 Satap Samatellu, mulai dari permasalahan Kepala sekolah yang malas, masalah Dana BOS, Masalah Bea Siswa, serta maslah jumlah tenaga pendidik dan staf disekolahnya yang hanya diisi oleh 2 PNS yakni Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, sementara guru dan staf hanya diisi oleh tenaga honorer saja.
"Enam lainnya staf dan tata usaha hanya honor, semua guru handal yang mau bekerja habis dipindah tugaskan ketempat lain, sehingga tugas persekolahan tidak efektif selama ini, saya minta pihak yang berwenang baik Diknas, maupun pak bupati dapat membantu menyelesaikan persoalan ini demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas di pulau kami ini" Pungkas Tajuddin.
(Bahrun Naim /ADM-KP)