Astaga, Sudah 7 Bulan Bencana Puting Beliung di Kalmas, Anggaran Masih Mengendap di BPBD Pangkep
Padahal anggaran parsial dan dana bantuan darurat lainnya telah lama dicairkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangkep ke BPBD Pangkep, senilai Rp.576,541,000 untuk korban bencana alam angin puting beliung di Desa Sabaru dan Desa Pammas, Kecamatan Liukang Kalmas.
Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pangkep, H Kallang mengakui bahwa dana bantuan bencana alam untuk Desa Pammas dan Desa Sabaru sudah cair dan siap untuk disalurkan.
“Saya menerima data dari Pak Camat (Camat Liukang Kalmas) dan Kepala Desa, kemudian data tersebut kami tindak lanjuti, jadi semua kabupaten begitu, pak. Kita maunya itu hari juga langsung ada uangnya, seperti itu,” kata dia.
Selain itu, Kallang juga membenarkan bahwa penentu kebijakan bantuan tersebut adalah Bupati Pangkep. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya khawatir jika bantuan itu tidak sampai ke korban dan ditunggangi oleh oknum.
“Kemarin kita takutnya ini bantuan tidak betul-betul sampai (ke korban), kita maunya tidak ada yang terpotong, kalau misalnya saya berikan ke Camat kira-kira kan saya lagi yang disalahkan, nanti juga ada yang tunggangi atau bagaimana,” terangnya.
Sementara itu Aliansi Pemuda Pesisir Nusantara (APPN) Sulsel Maskur mempertanyakan perihal lambannya penyaluran tersebut dan terkesan sengaja diperlambat penyalurannya yang seharusnya anggaran tersebut disalurkan pada saat warga pertamakali terkena musibah bencana puting beliung dimana warga saat itu sangat membutuhkan bantuan tersebut.
“Bantuan bencana alam angin puting beliung dari dua desa ini terkesan diperlambat, terbukti bantuan ini sudah hampir setahun belum juga disalurkan, Seharusnya, saat bencana angin puting beliung menimpa dua desa di Kecamatan Liukang Kalmas itu, pemerintah segera salurkan bantuan, paling lama satu minggu pasca-musibah, sebab bantuan ini sangat dibutuhkan korban, tapi nyatanya sudah hampir setahun belum juga disalurkan.” katanya.
Selain itu, kata Maskur, dari data 166 penerima bantuan bencana yang dicata oleh BPBD Pangkep melalui camat Liukang Kalmas ternyata masih ada 42 kepala keluarga yang luput dari pendataan dan belum tercatat dalam daftar penerima bantuan, dan berharap pemkab Pangkep bisa mengakomodir mereka sebagai daftar tambahan penerima bantuan.
“Kemudian adanya temuan puluhan warga Pulau Masalima, Desa Pammas yang belum ter-cover namanya, padahal datanya sudah diserahkan ke dinas terkait, Memang (bantuan-red) itu sudah hak mereka. Saya juga berharap bantuan tersebut cepat tersalurkan, supaya tidak ada oknum yang mempolitisasi,” terangnya.
Sekadar diketahui, karena selama 7 bulan terakhir ini bantuan bencana tak kunjung diturunkan oleh BPBD Pemkab Pangkep, para korban bencana puting beliuang di dua desa dikecamatan liukang kalmas tersebut terpaksa memperbaiki rumahnya sendiri dengan seadanya karena pemerintah tak mampu hadir disaat warganya membutuhkan perhatian pemerintah khususnya pemkab Pangkep.
Sebelumnya BPBD Pangkep telah menyebutkan juga bahwa bantuan yang akan dikucurkan tersebut nominalnya berbeda beda tiap korban dan tergantung dengan tingkat kerusakan rumahnya saat angin puting beliung memporak porandakan rumah warga di kecamatan Liukang Kalmas.
Penerima bantuan bencana angin puting beliung di kecamatan Liukang Kalmas nominalnya berbeda-beda sesuai tingkat kerusakan yang dialaminya.
"Ini disesuaikan dengan tingkat kerusakannya seperti misalnya rusak berat Rp 5 juta sampai Rp 7 juta. Kita sementara menunggu dari provinsi, faktor cuaca juga menjadi kendala bagi kita. Tetapi kami pastikan akan segera tersalurkan" Kita Ridwan, Sabtu (11/1/2020), saat itu.
(ADM-KP)
