Kurang Anggaran, KPU Pangkep Sebut Tak Sepeser Rupiah Pun Anggaran Untuk Media
KORANPANGKEP,CO.ID - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep Divisi Sosialisasi, Saiful Mujib secara blak-blakan mengatakan, saat ini pihaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk media, mengingat minimnya dana yang dimiliki KPU. padahal baru-baru ini kementrian keuangan kembali mengalokasikan anggaran untuk KPU Pangkep sebesar Rp.2 Milyar.
Khusus untuk penyelenggaraan pilkada yang rencananya akan digelar 9 Desember mendatang, Saiful menyebut, dana yang tersedia saat ini, hanya Rp.25 milyar, dan angka itu, bisa dikatakan pas- pasan.
" Terus terang pak. Anggaran kami cuma Rp 25 milyar dan itu sangat pas-pasan.Kami tidak punya anggaran untuk media. Jangankan untuk pasang iklan, untuk sosialisasi pilkada saja, kami terpaksa lakukan dengan seadanya," ungkap Saiful Mujib,Rabu (29/7/2020).
Pernyataan Saiful itu membuat "ambyar" media lokal di Pangkep. Sangat disayangkan, karena dari alokasi anggaran Rp 25 milyar KPU, tak 1 rupiah pun yang dianggarkan untuk media, padahal media merupakan salah 1 dari 4 pilar demokrasi.
Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhony.G.Plate, Ketua Dewan Pers, M.Nuh, serta sejumlah perwakilan asosiasi media massa di Jakarta belum lama ini mengatakan, ada 7 poin yang menjadi fokus dari sikap pemerintah terhadap industri pers di tanah air.
Salah satu dari ketujuh point itu adalah, pemerintah akan menginstruksikan semua kementrian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media lokal.
(HDS-KP)
Khusus untuk penyelenggaraan pilkada yang rencananya akan digelar 9 Desember mendatang, Saiful menyebut, dana yang tersedia saat ini, hanya Rp.25 milyar, dan angka itu, bisa dikatakan pas- pasan.
" Terus terang pak. Anggaran kami cuma Rp 25 milyar dan itu sangat pas-pasan.Kami tidak punya anggaran untuk media. Jangankan untuk pasang iklan, untuk sosialisasi pilkada saja, kami terpaksa lakukan dengan seadanya," ungkap Saiful Mujib,Rabu (29/7/2020).
Pernyataan Saiful itu membuat "ambyar" media lokal di Pangkep. Sangat disayangkan, karena dari alokasi anggaran Rp 25 milyar KPU, tak 1 rupiah pun yang dianggarkan untuk media, padahal media merupakan salah 1 dari 4 pilar demokrasi.
Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhony.G.Plate, Ketua Dewan Pers, M.Nuh, serta sejumlah perwakilan asosiasi media massa di Jakarta belum lama ini mengatakan, ada 7 poin yang menjadi fokus dari sikap pemerintah terhadap industri pers di tanah air.
Salah satu dari ketujuh point itu adalah, pemerintah akan menginstruksikan semua kementrian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media lokal.
(HDS-KP)