Gubernur Sulsel Laporkan Kendala Anggaran Pembebasan Lahan Kereta Api Ke Menhub
“Kita dan teman-teman yang di Sulsel sudah bekerja secara maksimal Pak Menteri, dan upaya-upaya yang telah kami lakukan juga telah kami laporkan pada pertemuan Pak Menteri di Jakarta pada 29 Juni 2020 yang lalu. Kami sudah memberikan penekanan bahwa permasalahan utama yang menghambat kelanjutan perkeretaapian di Sulsel adalah masalah anggaran, khususnya dengan pembebasan lahan,” kata Nurdin Abdullah
Proyek Kereta Api Trans Sulawesi tahap satu bakal menghubungkan Kota Makassar dengan Parepare. Rel terbentang sejauh 145 kilometer, menghubungkan Makassar, Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare. Dalam laporannya, Nurdin mengungkapkan bahwa anggaran pembebasan lahan dialokasikan Rp1,150 triliun. Pada progresnya, tagihan senilai Rp129,63 miliar dan sudah terealisasi Rp81,91 M.
Realisasi berupa pembayaran 494 bidang tanah. Yakni 135 bidang di Kabupaten Barru, 279 bidang di Pangkep, dan 80 bidang di Maros. Selain itu, persetujuan telah terbit untuk 94 bidang tanah dan menunggu jadwal pembayaran dengan nilai Rp11,51 miliar. Sedangkan yang sementara dalam proses pembayaran sebanyak 343 bidang tanah.
Gubernur telah mengeluarkan perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah jalur kereta api Makassar-Parepare melalui surat Keputusan Gubernur Nomor 1633/VII/Tahun 20020. Dia menyatakan pihaknya terus berupaya menyelesaikan masalah yang menghambat perkeretaapian.
Nurdin mencontohkan penyelesaikan pembebasan lahan di Pangkep. Di sana dilakukan musyawarah, dan bagi warga yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi serta diserahkan ke pengadilan.
“Saya meyakini kalau kita duduk bersama termasuk Elman (lembaga pembiayaan), saya kira bisa cepat. Kanwil Pertanahan ini, Pak Bambang saya kira kerjanya cepat dan Pak Kajati juga demikian,” beber Nurdin Abdullah.
Nurdin juga menyebutkan, terus berupaya secara bersama-sama menyelesaikan hal yang menjadi hambatan perkeretaapian. Ia mengapresiasi Menteri Perhubungan yang juga terus memberikan atensi terhadap percepatan penyelesaian perkeretaapian dan pembebasan tanah di Sulsel.
Sementara itu, Budi Karya menilai, Nurdin Abdullah sebagai Gubernur yang intensif memberikan perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan perkeretaapian ini.
“Untuk Pak Gubernur memang extra ordinary. Dua kali kunjungan saya ke sana beliau selalu hadir, bahkan hadir juga di kantor saya. Belum pernah ada satu gubernur yang sangat intensif dalam project ini,” ucapnya.
(ADM-KP)
